Pelayanan Pembaruan Hak Atas Tanah

Pelayanan Pembaruan Alokasi Tanah adalah penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak setelah jangka waktu berakhir atau sebelum jangka waktu perpanjangan berakhir setelah pemenuhan syarat tertentu.

Persyaratan Alur Perizinan Standar Waktu Pelayanan Tarif Dokumen Terbit Dasar Hukum

A. Jika Sudah Memiliki Sertipikat

  • Persyaratan Kepada Perorangan
    1. Pindaian KTP Pemohon
    2. Pindaian Sertipikat Tanah
    3. Pindaian PBB Terakhir
    4. Pindaian surat kuasa bermaterai (bila dikuasakan) dan KTP penerima kuasa
    5. Jika menggunakan Sertpikat Elektronik silakan melampirkan surat pernyataan ke absahan data (Unduh disini)
  • Persyaratan Kepada Badan Hukum
    1. Pindaian Identitas Pemohon
    2. Pindaian KTP Direktur yang masih berlaku
    3. Pindaian Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir yang disahkan oleh Menkumham
    4. Pindaian Surat Keputusan Pengesahan Menkumham Terakhir
    5. Pindaian Sertipikat Tanah
    6. Pindaian PBB terakhir
    7. Pindaian surat kuasa bermaterai (bila dikuasakan) dan KTP penerima kuasa asli
    8. Jika menggunakan Sertpikat Elektronik silakan melampirkan surat pernyataan ke absahan data (Unduh disini)

B. Jika Belum Memiliki Sertipikat

  • Persyaratan Perorangan
    1. Pindaian KTP Pemohon
    2. Pindaian Keputasan Pengalokasian Tanah (KPT)
    3. Pindaian Perjanjian Pemanfaatan Tanah (PPT)
    4. Pindaian Faktur Lunas UWT 30 Tahun
    5. Pindaian PBB Terakhir
    6. Pindaian Surat Kuasa Bermaterai (Bila Dikuasakan) dan KTP Penerima Kuasa asli
    7. Pindaian Pernyataan Tidak Memiliki Sertipikat bermaterai
  • Persyaratan Badan Hukum
    1. Pindaian Identitas Pemohon
    2. Pindaian KTP Direktur
    3. Pindaian Akta Pendirian dan akta perubahan terakhir yang disahkan Menkumham
    4. Pindaian Surat Keputusan pengesahan Menkumham
    5. Pindaian Keputasan Pengalokasian Tanah (KPT)
    6. Pindaian Perjanjian Pemanfaatan Tanah (PPT)
    7. Pindaian faktur lunas UWT 30 Tahun
    8. Fotokopi PBB terakhir
    9. Pindaian Surat Kuasa Bermaterai (Bila Dikuasakan) dan KTP Penerima Kuasa asli 
    10. Pernyataan Tidak Memiliki Sertipikat bermaterai