Pelayanan Pengalokasian Tanah

Pengalokasian Tanah adalah penyerahan bagian-bagian dari tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam kepada Pengguna Tanah, untuk dipergunakan sesuai peruntukan yang ditentukan.

Kembali ke Layanan

Persyaratan kepada Perorangan:

  1. Surat Permohonan Alokasi Lahan *
  2. Identitas Pemohon *
  3. Proposal Rencana Business, Rencana Pemanfaatan dan Luas Lahan *
  4. Surat Kuasa Bermaterai (Bila Dikuasakan) dan KTP Penerima Kuasa *

Catatan : 

  1. Peruntukan rumah tinggal, paling luas 2000 M2.Luasan tersebut dapat melebihi 2000 M2 dengan pertimbangan teknis tertentu meliputi kondisi fisik dilapangan.
  2. Peruntukan jasa, paling luas 5000 M2


Persyaratan kepada Badan hukum:

  1. Surat Permohonan Alokasi Lahan *
  2. Akta Pendirian dan Akta Perubahan terakhir yang disahkan oleh Menkumham *
  3. Nomor Induk Berusaha (NIB) *
  4. Rekening Koran (3 Bulan Terakhir) *
  5. NPWP Badan Hukum *
  6. Profil perusahaan dan Pengalaman Perusahaan *
  7. Proposal Rencana Bisnis, Rencana Pemanfaatan, dan Luas Lahan *
  8. Copy KTP Direktur yang masih berlaku *
  9. Surat Kuasa Bermaterai (Bila Dikuasakan) dan KTP  Penerima Kuasa *


Note : (*) Wajib di Lampirkan

No Formulir
1 SURAT KUASA Unduh Formulir
2 FORM PELAYANAN IZIN PERALIHAN HAK (FORM IPH) Unduh Formulir
3 FORM PERMOHONAN ALOKASI PERORANGAN Unduh Formulir
4 FORM PERMOHONAN ALOKASI BADAN HUKUM Unduh Formulir
5 FORM SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN UWT PERORANGAN Unduh Formulir
6 FORM SURAT PERNYATAAN BELUM SKPT-SPPT UNTUK SKPT-SPPT Unduh Formulir
7 FORMULIR PERMOHONAN REVISI DOKUMEN TANAH Unduh Formulir
8 FORM PERNYATAAN SERTIPIKAT UNTUK UWT Unduh Formulir
9 FORM PERNYATAAN BELUM SERTIFIKAT UNTUK SKPT-SPPT Unduh Formulir
10 FORM PERMOHONAN PENGGABUNGAN GAMBAR PENETAPAN LOKASI ( PL ) Unduh Formulir
11 FORM DAN PERNYATAAN JUNCTO Unduh Formulir
12 FORM REKOMENDASI Unduh Formulir
13 FORM PERNYATAAN DOKUMEN PENGGANTI YANG HILANG Unduh Formulir
14 FORM PERMOHONAN PENERBITAN DOKUMEN PENGGANTI YANG HILANG Unduh Formulir
15 FORM SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN UWT BADAN HUKUM Unduh Formulir
16 PERNYATAAN BALIK NAMA SERTIPIKAT UNTUK PERPANJANGAN UWT Unduh Formulir
17 PERNYATAAN BALIK NAMA SERTIPIKAT UNTUK PERUBAHAN SKPT - SPPT Unduh Formulir
18 PERNYATAAN PENINGKATAN KUM DAN PPJB UNTUK PERPANJANGAN UWT Unduh Formulir
19 FORM PERMOHONAN PENGEMBALIAN JPP Unduh Formulir
20 PERMOHONAN PENERBITAN ULANG FAKTUR UWT YANG BATAL (PERPANJANGAN HAT) Unduh Formulir
21 SURAT PERNYATAAN BEDA NAMA Unduh Formulir
22 FORMULIR PERMOHONAN_PEMECAHAN-PEMISAHAN GAMBAR LOKASI Unduh Formulir
23 FORMULIR PERMOHONAN PEMBATALAN Unduh Formulir

Diproses maksimal 15 hari kerja hingga persetujuan / penolakan
Simulasi Biaya UWT

1. Faktur Uang Wajib Tahunan (UWT) terbagi menjadi 3 jenis :

  1. Tarif Pengukuran
    1. Tanah Kering
      1. KSB / Penataan = Rp. 300.000,00 / Kavling
      2. Kav. Kecil (0 m2 s.d 1000 m2) = Rp. 1.000.000 / Kavling
      3. Luas Lokasi lebih dari 1000 m2 s.d 1 ha = Rp. 1.750.000.000 / Kavling
      4. Luasi Lokasi Lebih dari 1 ha s.d 3 ha = Rp. 3.000.000,00 / Kavling
      5. Luas Lokasi Lebih dari 3 ha = Rp. 1.000.000,00 / Ha

    2. Tanah Rawa
      1. KSB / Penataan = Rp. 350.000,00 / Kavling
      2. Kav. Kecil (0 m2 s.d 1000 m2) = Rp. 1.000.000,00 / Kavling
      3. Luas Lokasi lebih dari 1000 m2 s.d 1 ha = Rp. 2.000.000,00 / Kavling
      4. Luas Lokasi lebih dari 1 ha s.d 3 ha = Rp. 3.000.000,00 / Kavling
      5. Luas Lokasi Lebih dari 3 ha = Rp. 1.000.000,00 / Ha

  2. Tarif Uang Wajib Tahun  = Luas m2 * tarif UWT (klik untuk melihat tarif) 
  3. Tarif rekomendasi = Rp. 100.000,00

Total Faktur UWT = A + B + C


2. Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP) = 10% * Tarif UWT (Point 1.B) 

  1. Faktur UWT (yang terdiri dari UWT, BP dan Rekomendasi)
  2. Faktur JPP (jaminan pelaksanaan pembangunan)
  3. Surat Keputusan Pengalokasian Tanah (SKPT)
  4. Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah (SPPT)
  5. Gambar Penetapan Lokasi (PL)
  6. Surat Rekomendasi


Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 26 Tahun 2021

 

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 30 Tahun 2021
Kembali