Jenis Pemohon Alokasi Tanah :

1. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia;
2. Badan Hukum, Badan Keagamaan, atau Badan Sosial yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan Berkedudukan di Indonesia; atau
3. Instansi Pemerintahan;

Tata Cara Pengalokasian Tanah:

1. Permohonan Alokasi cara reguler dilakukan dengan pengajuan permohonan Oleh Pemohon Alokasi Tanah;
2. Permohonan Alokasi melalui Pelelangan Terbatas (beauty contest) :
   • Tata Cara
     1. Pengumuman pada halaman dari resmi BP Batam / media cetak
     2. Pengumuman dilakukan selama 14 hari kalender
     3. Pemohon mengajukan permohonan paling lama 5 hari kerja sejak berakhirnya pengumuman
   • Kriteria Penilaian
     1. Nilai Investasi;
     2. Kemampuan Keuangan;
     3. Rencana jumlah serapan tenaga kerja;
     4. Jadwal Pembangunan;
     5. Kesesuaian tata ruang;
     6. Rencana Desain Tapak dan Bangunan;
     7. Kesesuaian kondisi tanah atau kontur;
     8. Dampak lingkungan; dan
     9. Kontribusi Tamabahan.

Syarat Pemohon Alokasi Tanah

• Perorangan:
  

• Badan hukum:
  1. Pindaian Surat Permohonan Alokasi Tanah;
  2. Pindaian Akta Pendirian dan Akta Perubahan terakhir yang disahkan oleh Menkumham;
  3. Pindaian Nomor Induk Berusaha (NIB);
  4. Pindaian Rekening Koran;
  5. Pindaian NPWP Badan Hukum;
  6. Profil perusahaan dan Pengalaman Perusahaan;
  7. Alamat Korespondensi yang resmi dan jelas;
  8. Rencana Teknis Pemanfaatan Tanah;
  9. Proposal Rencana Bisnis;
  10. Surat pernyataan kesanggupan pembebasan penguasaan ilegal;
  11. Pindaian KTP Direktur yang masih berlaku;
  12. Surat Kuasa Bermaterai (Bila Dikuasakan) dan KTP  Penerima Kuasa.

• Badan Keagamaan:
  1. Pindaian Surat Permohonan Alokasi Tanah;
  2. Pindaian Akta / Surat Pendirian dan Perubahan serta pengesahan sebagai badan hukum keagamaan;
  3. Pindaian Surat Keputusan penetapan pimpinan bada keagamaan;
  4. Pindaian Rekening Koran;
  5. Pindaian NPWP Badan Hukum;
  6. Alamat Korespondensi yang resmi dan jelas;
  7. Surat Rekomendasi dari Kantor Urusan Agama Setempat;
  8. Rencana Teknis Pemanfaatan Tanah;
  9. Surat pernyataan kesanggupan pembebasan penguasaan ilegal;
  10. Pindaian KTP Pimpinan Badan Keagamaan;
  11. Surat Kuasa Bermaterai (Bila Dikuasakan) dan KTP  Penerima Kuasa.

• Badan Sosial:
  1. Pindaian Surat Permohonan Alokasi Tanah;
  2. Pindaian Akta Pendirian dan Perubahan serta pengesahan sebagai badan hukum;
  3. Pindaian profile badan sosial;
  4. Pindaian Nomor Induk Berusaha;
  5. Pindaian Rekening Koran;
  6. Pindaian NPWP Badan Hukum;
  7. Alamat Korespondensi yang resmi dan jelas;
  8. Rencana Teknis Pemanfaatan Tanah;
  9. Surat pernyataan kesanggupan pembebasan penguasaan ilegal;
  10. Pindaian KTP Pimpinan Badan Sosial;
  11. Surat Kuasa Bermaterai (Bila Dikuasakan) dan KTP  Penerima Kuasa.

• Instansi Pemerintah:
  1. Pindaian Surat Permohonan Alokasi Tanah;
  2. Pindaian Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat;
  3. Rencana Teknis Pemanfaatan Tanah;
  4. Surat pernyataan kesanggupan pembebasan penguasaan ilegal;
  5. Pindaian KTP Pimpinan;
  6. Surat Kuasa Bermaterai (Bila Dikuasakan) dan KTP  Penerima Kuasa.