Detail Layanan

Pelayanan Penerbitan SKPT Dan SPPT Perubahan

Pelayanan Penerbitan SKPT dan SPPT Perubahan

            Permintaan pergantian keputusan dan persetujuan alokasi lahan secara tertulis disertai dengan hak dan kewajiban BP Batam dan Penerima alokasi lahan

Surat Keputusan Pengalokasian Tanah, yang selanjutnya disebut SKPT:
Persetujuan yang diberikan kepada Pemohon Alokasi Lahan, Perpanjangan Alokasi Lahan, Pembaharuan Alokasi Lahan, atau Perubahan Dokumen Alokasi Lahan yang ditandatangani oleh Kepala atau pejabat BP Batam yang mendapat pelimpahan kewenangan yang berisi identitas penerima alokasi lahan dan Gambar lokasi.

Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah, yang selanjutnya disingkat SPPT:
Kesepakatan tertulis yang berisi hak dan kewajiban BP Batam dan Penerima alokasi beserta lampirannya.

Persyaratan kepada Perorangan:

  1. Identitas Pemohon
  2. Fotokopi Faktur UWT
  3. Fotokopi Gambar Penetapan Lokasi (PL)
  4. Fotokopi Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah (SPPT)
  5. Fotokopi Surat Keputusan Pengalokasian Tanah (SKPT)
  6. Fotokopi Sertipikat Tanah
  7. Asli Surat Pernyataan (Apabila belum diterbitkan SKPT dan PPL-KSU dan sertipikat)

Persyaratan kepada Badan Hukum:

  1. NPWP Badan Hukum
  2. Fotokopi Faktur UWT
  3. Fotokopi Gambar Penetapan Lokasi (PL)
  4. Fotokopi SIUP
  5. Fotokopi TDP
  6. Ijin Domisili Usaha
  7. Akta Pendirian dan Akta Perubahan terakhir yang disahkan Oleh Menkumham
  8. Surat Keputusan Pengesahan Menkum dan HAM Terakhir
  9. Fotokopi Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah (SPPT)
  10. Fotokopi Surat Keputusan Pengalokasian Tanah (SKPT)
  11. Fotokopi Sertipikat Tanah
  12. Surat Pernyataan Asli (Apabila Belum diterbitkan SKEP dan PPL-KSU dan Sertipikat)

Syarat Perorangan 

  1. Identitas Pemohon
  2. Fotokopi Faktur UWT
  3. Fotokopi Gambar Penetapan Lokasi (PL)
  4. Fotokopi Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah (SPPT)
  5. Fotokopi Surat Keputusan Pengalokasian Tanah (SKPT)
  6. Fotokopi Sertipikat Tanah
  7. Surat Pernyataan Asli (apabia belum diterbitkan SKPT, SPPT & Sertipikat)
  8. Surat Kuasa Bermaterai dan Identitas penerima Kuasa (bila dikuasakan)

Syarat Badan Hukum

  1. NPWP Badan Hukum
  2. Fotokopi Faktur UWT
  3. Fotokopi Gambar Penetapan Lokasi (PL)
  4. Fotokopi SIUP & TDP
  5. Ijin Domisili Usaha
  6. Akta pendirisan dan Akta Perubahan terakhir yang disahkan oleh Menkumham
  7. Surat keputusan Pengesahan Menkumham
  8. Fotokopi Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah (SPPT)
  9. Fotokopi Surat Keputusan Pengalokasian Tanah (SKPT)
  10. Fotokopi Sertipikat Tanah
  11. Surat Pernyataan Asli (apabila belum diterbitkan SKPT, SPPT, dan sertipikat)
  12. Surat Kuasa Bermaterai & identitas penerima kuasa (bila dikuasakan)
No Formulir
1 SURAT KUASA Unduh Formulir
2 FORM PELAYANAN IZIN PERALIHAN HAK (FORM IPH) Unduh Formulir
3 FORM PERMOHONAN ALOKASI PERORANGAN Unduh Formulir
4 FORM PERMOHONAN ALOKASI BADAN HUKUM Unduh Formulir
5 FORM SURAT PERNYATAAN MEMBANGUN Unduh Formulir
6 FORM SURAT PERMOHONAN UWT Unduh Formulir
7 FORM SURAT PERNYATAAN BELUM SPJ- SKEP UNTUK SPJ-SKEP Unduh Formulir
8 FORM PERMOHONAN REVISI DATA Unduh Formulir
9 FORM PERNYATAAN SERTIFIKAT UNTUK UWT Unduh Formulir
10 FORM PERNYATAAN BELUM SERTIFIKAT UNTUK SPJ SKEP Unduh Formulir
11 FORM PERMOHONAN PECAH PENETAPAN LOKASI ( PL ) Unduh Formulir
12 FORM DAN PERNYATAAN JUNCTO Unduh Formulir
13 FORM REKOMENDASI Unduh Formulir
14 FORM PERNYATAAN DOKUMEN PENGGANTI YANG HILANG Unduh Formulir
15 FORM PERMOHONAN PENERBITAN DOKUMEN PENGGANTI YANG HILANG Unduh Formulir
16 FORM SURAT PERMOHONAN UWT BADAN HUKUM Unduh Formulir
17 PERNYATAAN BALIK NAMA SERTIFIKAT UNTUK PERPANJANGAN UWT Unduh Formulir
18 PERNYATAAN BALIK NAMA SERTIFIKAT UNTUK PERUBAHAN SKPT - SPPT Unduh Formulir
19 PERNYATAAN PENINGKATAN KUM DAN PPJB UNTUK PERPANJANGAN UWT Unduh Formulir
20 FORM PERMOHONAN PENGEMBALIAN JPP Unduh Formulir
21 PERMOHONAN PENERBITAN ULANG FAKTUR UWT YANG BATAL (PERPANJANGAN HAT) Unduh Formulir

  1. Tarif Rekomendasi = Rp. 100.000,00 (jika membutuhkan Surat Rekemendasi)
  1. Faktur UWT Perubahan
  2. Surat Keputusan Pengalokasian Tanah (SKPT)
  3. Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah (SPPT)
  4. Gambar Penetapan Lokasi (PL)
  5. Surat Rekomendasi (jika membutuhkan surat rekomendasi)
Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 26 Tahun 2021

 

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 30 Tahun 2021
Kembali