Detail Layanan

Pelayanan Penerbitan SKPT Dan SPPT Baru

Penerbitan SKPT dan SPPT Baru

Permintaan keputusan dan persetujuan alokasi lahan baru secara tertulis disertai dengan hak dan kewajiban BP Batam dan penerima alokasi lahan

Surat Keputusan Pengalokasian Tanah, yang selanjutnya disebut SKPT adalah persetujuan yang diberikan kepada Pemohon Alokasi Tanah, Perpanjangan Alokasi Tanah, Pembaharuan Alokasi Tanah, atau Perubahan Dokumen Alokasi Tanah yang ditandatangani oleh Kepala atau pejabat BP Batam yang mendapat pelimpahan kewenangan yang berisi identitas penerima Alokasi Tanah dan Gambar lokasi.

Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah kesepakatan tertulis yang berisi hak dan kewajiban BP Batam dan Penerima alokasi beserta lampirannya.

Persyaratan
Persyaratan kepada Perorangan:

  1. Identitas pemohon
  2. Fotokopi faktur UWT
  3. Fotokopi gambar penetapan lokasi (PL)
  4. Fotokopi Surat Keputusan Pengalokasian Tanah (SKPT)
  5. Fotokopi Surat Pernjanjian Pemanfaatan Tanah (SPPT)
  6. Copy sertifikat tanah
  7. Asli surat pernyataan (apabila belum diterbitkan SKPT dan PPL-KSU dan sertipikat )

Persyaratan kepada Badan Hukum:

  1. NPWP badan hukum
  2. Fotokopi faktur UWT
  3. Fotokopi gambar Penetapan Lokasi (PL)
  4. Fotokopi SIUP
  5. Fotokopi TDP
  6. Ijin domisili usaha
  7. Akta pendirian dan akta perubahan terakhir yang disahkan oleh Menkumham
  8. Surat keputusan pengesahan Menkum dan HAM terakhir
  9. Fotokopi Surat Keputusan Pengalokasian Tanah (SKPT)
  10. Fotokopi Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah (SPPT)
  11. Fotokopi sertipikat tanah
  12. Asli surat pernyataan (apabila belum diterbitkan SKPT dan PPL-KSU dan sertipikat).
  13. Surat kuasa bermaterai (bila dikuasakan) dan KTP Penerima kuasa
  • Persyaratan Perorangan
    1. Identitas Pemohon (KTP / NPWP)
    2. Fotokopi Faktur UWT
    3. Fotokopi Gambar Penetapan Lokasi (PL)
    4. Fotokopi SPPT
    5. Fotokopi SKPT
    6. Fotokopi Sertipikat Tanah
    7. Surat Pernyataan (apabilan belum diterbitkan SKPT dan SPPT dan Sertipikat)
    8. Surat kuasa bermaterai & KTP penerima kuasa (bila dikuasakan)
  • Persyaratan Badan Hukum
    1. NPWP Badan Hukum
    2. Fotokopi Faktur UWT
    3. Fotokopi Gambar Penetapan Lokasi (PL)
    4. Fotokopi SIUP
    5. Fotokopi TDP
    6. Ijin Domisili Usaha
    7. Akta pendirian dan akta perubahan terakhir yang disahkan oleh Menkumham
    8. Surat Keputusan Pengesahan Menkumham terakhir
    9. Fotokopi Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah (SPPT)
    10. Fotokopi Surat Keputusan Pengalokasi Tanah (SKPT)
    11. Fotokopi Sertipikat Tanah
    12. Surat Pernyataan (apabilan belum diterbitkan SPPT dan SPPT dan Sertipikat).
    13. Surat Kuasa bermaterai & KTP penerima kuasa (bila dikuasakan)
No Formulir
1 SURAT KUASA Unduh Formulir
2 FORM PELAYANAN IZIN PERALIHAN HAK (FORM IPH) Unduh Formulir
3 FORM PERMOHONAN ALOKASI PERORANGAN Unduh Formulir
4 FORM PERMOHONAN ALOKASI BADAN HUKUM Unduh Formulir
5 FORM SURAT PERNYATAAN MEMBANGUN Unduh Formulir
6 FORM SURAT PERMOHONAN UWT Unduh Formulir
7 FORM SURAT PERNYATAAN BELUM SPJ- SKEP UNTUK SPJ-SKEP Unduh Formulir
8 FORM PERMOHONAN REVISI DATA Unduh Formulir
9 FORM PERNYATAAN SERTIFIKAT UNTUK UWT Unduh Formulir
10 FORM PERNYATAAN BELUM SERTIFIKAT UNTUK SPJ SKEP Unduh Formulir
11 FORM PERMOHONAN PECAH PENETAPAN LOKASI ( PL ) Unduh Formulir
12 FORM DAN PERNYATAAN JUNCTO Unduh Formulir
13 FORM REKOMENDASI Unduh Formulir
14 FORM PERNYATAAN DOKUMEN PENGGANTI YANG HILANG Unduh Formulir
15 FORM PERMOHONAN PENERBITAN DOKUMEN PENGGANTI YANG HILANG Unduh Formulir
16 FORM SURAT PERMOHONAN UWT BADAN HUKUM Unduh Formulir
17 PERNYATAAN BALIK NAMA SERTIFIKAT UNTUK PERPANJANGAN UWT Unduh Formulir
18 PERNYATAAN BALIK NAMA SERTIFIKAT UNTUK PERUBAHAN SKPT - SPPT Unduh Formulir
19 PERNYATAAN PENINGKATAN KUM DAN PPJB UNTUK PERPANJANGAN UWT Unduh Formulir
20 FORM PERMOHONAN PENGEMBALIAN JPP Unduh Formulir
21 PERMOHONAN PENERBITAN ULANG FAKTUR UWT YANG BATAL (PERPANJANGAN HAT) Unduh Formulir

  1. Tarif Rekomendasi = Rp. 100.000,00 (jika membutuhkan Surat Rekemendasi)
  1. Faktur Rekomendasi (jika membutuhkan surat rekomendasi
  2. Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah (SPPT)
  3. Surat Keputusan Pengalokasian Tanah (SKPT)
  4. Gambar Penetepan Lokasi (PL)
  5. Surat Rekomendasi (jika membutuhkan surat rekomendasi)
Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 26 Tahun 2021

 

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 30 Tahun 2021
Kembali