Pelayanan Dokumen Pengganti

Layanan Dokumen Pengganti adalah permintaan pergantian dokumen pertanahan yang pernah diterbitkan BP Batam sebagai pemagang HPL Batam dikarenakan hilang / rusak. 

Kembali ke Layanan

Catatan Penting :

Kepada Pemohon yang akan mengajukan permohonan dokumen pengganti agar memastikan jatuh tempo WTO lebih dari 2 tahun, jika jatuh tempo UWT kurang dari 2 tahun pemohon bisa mengajukan permohonan perpanjangan UWT dengan melampirkan surat kehilangan dari kepolisian dan tidak diperlukan lagi mengajuan layanan dokumen pengganti.

Setelah melakukan pengajuan permohon dokumen pengganti melalui LMS Online pemohon Wajib menyerahkan dokumen permohonan asli ke Loket Konsultasi Pertanahan Paling lama 5 hari setelah tanggal pengajuan, jika tidak permohonan akan batal otomatis.

  • Persyaratan Perorangan
    1. Iklan Koran
    2. Pindaian Surat kehilangan dari Kepolisian
    3. Pindaian Surat Permohonan
    4. Pindaian Surat Pernyataan
    5. Pindaian KTP Pemohon
    6. Pindaian Gambar Penetepan Lokasi
    7. Pindaian Faktur UWT 30 Tahun
    8. Pindaian Akta Jual Beli (AJB)
    9. (Bila belum dibangun) Melampirkan jadwal pelaksanaan pembangunan dan surat pernyataan kesanggupan membangun
    10. (Bila dikuasakan) melampirkan surat Kuasa Bermatera dilegalisir Notaris dan KTP penerima Kuasa
  • Persyaratan Badan Hukum
    1. Iklan Koran
    2. Surat kehilangan dari Kepolisian
    3. Surat Permohonan
    4. Surat Pernyataan
    5. Pindaian Identitas Pemohon
    6. Pindaian Gambar Penetepan Lokasi
    7. Pindaian Faktur UWT
    8. Pindaian Akta Jual Beli (AJB)
    9. (Bila belum dibangun) Melampirkan jadwal pelaksanaan pembangunan dan surat pernyataan kesanggupan membangun
    10. (Bila dikuasakan) melampirkan surat Kuasa Bermatera dilegalisir Notaris dan KTP penerima Kuasa
    11. Pindaian Akta Pendirian dan Akta Perubaan terakhir yang disahkan oleh MENKUMHAM
    12. Pindaian SK Pengesahan MENKUMHAM
No Formulir
1 SURAT KUASA Unduh Formulir
2 FORM PELAYANAN IZIN PERALIHAN HAK (FORM IPH) Unduh Formulir
3 FORM PERMOHONAN ALOKASI PERORANGAN Unduh Formulir
4 FORM PERMOHONAN ALOKASI BADAN HUKUM Unduh Formulir
5 FORM SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN UWT PERORANGAN Unduh Formulir
6 FORM SURAT PERNYATAAN BELUM SKPT-SPPT UNTUK SKPT-SPPT Unduh Formulir
7 FORMULIR PERMOHONAN REVISI DOKUMEN TANAH Unduh Formulir
8 FORM PERNYATAAN SERTIPIKAT UNTUK UWT Unduh Formulir
9 FORM PERNYATAAN BELUM SERTIFIKAT UNTUK SKPT-SPPT Unduh Formulir
10 FORM PERMOHONAN PENGGABUNGAN GAMBAR PENETAPAN LOKASI ( PL ) Unduh Formulir
11 FORM DAN PERNYATAAN JUNCTO Unduh Formulir
12 FORM REKOMENDASI Unduh Formulir
13 FORM PERNYATAAN DOKUMEN PENGGANTI YANG HILANG Unduh Formulir
14 FORM PERMOHONAN PENERBITAN DOKUMEN PENGGANTI YANG HILANG Unduh Formulir
15 FORM SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN UWT BADAN HUKUM Unduh Formulir
16 PERNYATAAN BALIK NAMA SERTIPIKAT UNTUK PERPANJANGAN UWT Unduh Formulir
17 PERNYATAAN BALIK NAMA SERTIPIKAT UNTUK PERUBAHAN SKPT - SPPT Unduh Formulir
18 PERNYATAAN PENINGKATAN KUM DAN PPJB UNTUK PERPANJANGAN UWT Unduh Formulir
19 FORM PERMOHONAN PENGEMBALIAN JPP Unduh Formulir
20 PERMOHONAN PENERBITAN ULANG FAKTUR UWT YANG BATAL (PERPANJANGAN HAT) Unduh Formulir
21 SURAT PERNYATAAN BEDA NAMA Unduh Formulir
22 FORMULIR PERMOHONAN PEMECAHAN PEMISAHAN GAMBAR LOKASI Unduh Formulir
23 FORMULIR PERMOHONAN PEMBATALAN Unduh Formulir
24 SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMBEBASAN PENGUASAAN ILEGAL Unduh Formulir
25 FORM PERNYATAAN BATAS MAKSIMUM TANAH Unduh Formulir
26 FORMULIR PERMOHONAN PENGUKURAN ULANG (PERORANGAN / BADAN HUKUM) Unduh Formulir

Diproses maksimal 30 hari kerja hingga persetujuan / penolakan
Tarif Untuk Pelayanan Dokumen Pengganti adalah Rp. 100.000 / Dokumen
  1. Faktur Dokumen Pengganti
  2. Perjanjian Pemanfaatan Tanah (PPT) (
  3. Keputusan Pengalokasian Tanah (KPT)
  4. Gambar Lokasi

* dokumen akan diterbitkan sesuai dengan permohonan

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 11 Tahun 2023

 

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 215 Tahun 2023
Kembali