Pelayanan Hak Tanggungan

Yaitu permintaan oleh pengguna lahan guna kepentingan penjaminan di bank atau lembaga pembiayaa lainnya dan bentuk persetujuan tertulis

 

Point Penting:

1. Pembebanan Hak Tanggungan atas Lahan oleh pengguna lahan guna kepentingan penjaminan dibank atau lembaga pembiayaan lainnya dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Badan Pengusahaan Batam.
2. Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diterbitkan dalam jangka waktu 7(tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Badan Pengusahaan Batam.
3. Dalam Hal persetujuan tertulis kepada pengguna lahan tidak diterbitkan dalam jangka waktu 7(tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) makan persetujuan pembebanan hak tanggungan dianggap telah diberikan.
4. Dalam hal persetujuan tertulis kepada pengguna lahan tidak diterbitkan dalam jangka waktu 7(tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengguna lahan dapat menunjukan kepada pihak yang berkepentingan tanda terima permohonan dan dokumen yang telah dinyatakan lengkap sebagai bukti bahwa persetujuan tertuls dianggap telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikecualikan bagi pengguna lahan dengan luas lahan yang dijaminkan tidak lebih dari 600m2 (enam ratus meter persegi) dan telah dibangun sesuai dengan peruntukan

Syarat Umum

A. Permohonan disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Surat keterangan dari bank sebagai kreditur yang memberikan informasi terkait pengajuan kredit oleh pemohon (debitur) obyek Hak Tanggungan dan jangka waktu kredit
2. Tindasan sertifikat Hak Atas Tanah
3. Surat Keputusan Pengalokasian Tanah (SKPT)
4. Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah (SPPT)
5. Identitas Pemohon Izin Hak Tanggungan
6. Surat kuasa apabila pemohon menguasakan pengurusan Izin Hak Tanggungan kepada pihak ketiga

B. Tidak melebihi jangka waktu alokasi lahan ,perpanjangan alokasi lahan atau pembaharuan alokasi

Syarat
a. Persyaratan kepada perorangan:

1. Surat permohonan
2. Identitas Pemohon
3. Surat Pemohonan dari bank
4. Identitas pemohon
5. Fotokopi Gambar Penetapan Lokasi (PL)
6. Fotokopi Sertipikat Tanah
7. Fotokopi Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah (SPPT)
8. Fotokopi Surat Keputusan Pemanfaatan Tanah (SKPT)
9. Fotokopi Faktur UWT Lunas (terakhir)
10. Foto Lokasi

b. Persyaratan kepada Badan Usaha:

1. NPWP Badan Hukum
2. Surat Permohonan
3. Surat Permohonan dari Bank
4. Fotokopi KTP Direktur yang masih berlaku
5. Fotokopi TDP
6. Fotokopi SIUP
7. Surat Keterangan Domisili
8. Akta pendirian dan akta perubahan terakhir yang disahkan oleh Menkumham
9. Fotokopi Gambar Penetapan Lokasi (PL)
10. Fotokopi Sertipikat Tanah
11. Fotokopi Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah (SPPT)
12. Fotokopi Surat Keputusan Pengalokasian Tanah (SKPT)
13. Fotokopi faktur UWT lunas (terakhir)
14. Foto lokasi