Pelayanan Hak Tanggungan

Yaitu permintaan oleh pengguna lahan guna kepentingan penjaminan di bank atau lembaga pembiayaa lainnya dan bentuk persetujuan tertulis

 

Point Penting:

1. Pembebanan Hak Tanggungan atas Lahan oleh pengguna lahan guna kepentingan penjaminan dibank atau lembaga pembiayaan lainnya dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Badan Pengusahaan Batam.
2. Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diterbitkan dalam jangka waktu 7(tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Badan Pengusahaan Batam.
3. Dalam Hal persetujuan tertulis kepada pengguna lahan tidak diterbitkan dalam jangka waktu 7(tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) makan persetujuan pembebanan hak tanggungan dianggap telah diberikan.
4. Dalam hal persetujuan tertulis kepada pengguna lahan tidak diterbitkan dalam jangka waktu 7(tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengguna lahan dapat menunjukan kepada pihak yang berkepentingan tanda terima permohonan dan dokumen yang telah dinyatakan lengkap sebagai bukti bahwa persetujuan tertuls dianggap telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikecualikan bagi pengguna lahan dengan luas lahan yang dijaminkan tidak lebih dari 600m2 (enam ratus meter persegi) dan telah dibangun sesuai dengan peruntukan

Syarat Umum

A. Permohonan disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Surat keterangan dari bank sebagai kreditur yang memberikan informasi terkait pengajuan kredit oleh pemohon (debitur) obyek Hak Tanggungan dan jangka waktu kredit
2. Tindasan sertifikat Hak Atas Tanah
3. SPPL dan SKPL
4. Identitas Pemohon Izin Hak Tanggungan
5. Surat kuasa apabila pemohon menguasakan pengurusan Izin Hak Tanggungan kepada pihak ketiga

B. Tidak melebihi jangka waktu alokasi lahan ,perpanjangan alokasi lahan atau pembaharuan alokasi

Syarat
a. Persyaratan kepada perorangan:

1. Surat permohonan
2. Identitas Pemohon
3. Surat Pemohonan dari bank
4. Identitas pemohon
5. Salinan PL
6. Copy Sertipikat Tanah
7. Salinan SPJ
8. Salinan SKEP
9. Copy Faktur UWT Lunas (terakhir)
10. Foto Lokasi

b. Persyaratan kepada Badan Usaha:

1. NPWP Badan Hukum
2. Surat Permohonan
3. Surat Permohonan dari Bank
4. Copy KTP Direktur yang masih berlaku
5. Copy TDP
6. Copy SIUP
7. Surat Keterangan Domisili
8. Akta pendirian dan akta perubahan terakhir yang disahkan oleh Menkumham
9. Salinan PL
10. Copy Sertipikat Tanah
11. Salinan SPJ
12. Salinan SKEP
13. Copy faktur UWT lunas (terakhir)
14. Foto lokasi